KUMPULAN JUDUL SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA LENGKAP

#Baca Juga : PENGERTIAN FRANCHISE/WARALABA

SEJARAH DAN PENGERTIAN SENI BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PENGERTIAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK

KUMPULAN JUDUL SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA LENGKAP :

PERANAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 (STUDI DI WILAYAH KOTATIF KUPANG KAB DATI II KUPANG) (1999)
FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI (SUATU STUDI DI KEC. YANG ADA DI KAB DATI II MALANG) (1992)
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN (1992)
KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 (1989)
PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. TAROKAH KAB DATI II KEDIRI (1992)
TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTATIF BANGIL (1991)
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO 4 TAHUN 982 (STUDI DI PEMDA KAB DATI II LUMAJANG) (1991)
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAK (STUDI DI KEC. BANDUNG KAB TULUNGAGUNG) (1992)
PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI)
PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (SUATU STUDI DI DESA WADAH PURO DAN EMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB DATI II MALANG)
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (SUATU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN) (1987)
PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG (STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUKUN KODYA DATI II MALANG) (1999)
INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II MALANG (1991)
KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 (1989)
PERANAN GOLKAR SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT (DI DATI II KAB MAGETAN) (1990)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM UUD 1945 (1990)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI I NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA (1991)
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY (1980)
DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN RI (1994)
IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (1991) EQUALITY BEFORE THE LAW
PERANAN AWIG-AWIG SUBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1989 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBUKU DAN KEC SUSUT KAB DATI II BANGLI) (1995)
REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT(STUDI DI DESA SEPUPU KEC. SEPULU KAB. MALANG) (1994)
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PALAJ DAN PELAKSANAANNYA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB DATI II SINGARAJA BALI) (1994)
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM (1994)
TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 135 – 412 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTATIF (STUDI TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL) (1996)
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KODYA MALANG (1995)
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1974 (1994)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PADA PMII CAB MALANG) (1995)
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SISTEM SESUAI DENGAN UU NO 6 TAHUN 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB KEDIRI) (1995)
KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (SUATU STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) (1996)
TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RT DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 7 TAHUN 1983 (STUDI DI KEL KALIWATES KEC. KALIWATES KAB DATI II JEMBER) (1995)
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH(STUDI DI PEMDA KAB DATI II MALANG) (1995)
KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG) (1995)
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 1970 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH (SUATU STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB MALANG) (1996)
PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DI LAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KODYA MALANG MENURUT UU NO 4 TAHUN 1992 (SUATU STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG) (1996)
PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR BADAN KOORDINASI KB NASIONAL BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KEDINASAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 1980 (STUDI DI KANTOR BKKBN KAB SUMBA TIMUR) (1995)
PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU DATI II MALANG) (1995)
PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 81, 82, 83 TAHUN 1984 DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI DI WILAYAH KEC. KEPAJEN KAB DATI II MALANG) (1995)
FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTAHANAN (STUDI DI KANTOR PERTAHANAN NASIONAL KAB SUMENEP ) (1995)
EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEC BUNULREJO KEC. BLIMBING DATI II KODYA MALANG (STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL BUNULREJO) (1996)
IMPLEMENTASI PERDA NO 14 TAHN 1985 TENTANG PENGANGKUTAN PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG) (1995)
EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 (STUDI DI DESA DAUH WARU KEC NEGARA KAB JEMBRANA) (1995)
KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH TK II KAB MALANG) (1995)
SEGI-SEGI HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI (STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT BOOTS PASURUAN) (1996)
PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB SE DIY DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (2001)
PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB DATI II TEGAL (1996)
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB SLEMAN (1995)
PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (SUATU STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TAHUN 1992 DI CAB. DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP. DATI II JATIM DI MALANG) (1995)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI KANTOR PELAYANAN PAJAK YK DUA) (1995)
PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB WONOGIRI (2001)
PERANAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA (1987)
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (2006)
TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA LAKSANA NEGARA YK NO 01/G/TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI (KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN) (2005)
PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI PEMERINTAH DAERAH KOTA YK) (2005)
HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 77 TAHUN 1999 DI KOTA YK (2004)
PERAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA (STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORDE BARU – REFORMASI) (2003)
PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009(STUDI KASUS DPRD KAB PURBALINGGA) (2002)
KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB SLEMAN) (2003)
PARTAI POLITIK DAN TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DARI ERA ORDE BARU – REFORMASI) (2005)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MPR DALAM MELAKUAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (2004)
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI KANTOR PPAT CHRIS ARYA AMINAH SH KADIPIRO NO 9 YK) (2005)
EKSISTENSI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HUKUM AGAMA DITINJAU DARI SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL (2007)
ANALISIS SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR , DPR, DAN DPD) (2008)
KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK PERIODE 2007 – 2011 DALAM BIDANG PENDIDIKAN) (2008)
REALISASI HUBUNGAN HIERARKIS ANTARA KABUPATEN DAN PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI KAB. KARIMUN PROP KEPULAUAN RIAU) (2006)
STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENGAJUKAN CALON PIMPINAN DAERAH PEREMPUAN DI KAB. KEBUMEN (2006)
PERANAN PEJABAT IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI YK (2002)
PERANAN PEMERINTAH KOTA YK DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT PENGOPRASIAN KENDARAAN UMUM DI KOTA YK (2009)
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGGALI POTENSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO (2009)
PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO (2003)
PERANAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DI WILAYAH DKI JAKARTA (2008)
KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 (2009)
TINJAUAN YURIDIS WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEMANU NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2008) (2009)
PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN KHATAM ALQUR’AN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM DAERAH KAB HULU SUNGAI SELATAN (2009)
PENYELESAIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (2009)
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945 (2009)
PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. NGAWI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB NGAWI NO 05 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN (2008)
CHECKS AND BALLANCES ANTARA LEMBAGA NEGARA DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN (2007)
PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN (DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2002) (2008)
FUNGSI POLISI LALULINTAS DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN SABUK KESELAMATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI (2008)
PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SEMARANG TIMUR (2008)
TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN RI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPALA MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (2011)
PERAN KANTOR PELABUHAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PELABUHAN (2009)
OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KAB BOYOLALI (2009)
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI SATU (2008)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. PATI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (2008)
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30. TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIOAL KAB. BLORA (2008)
KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KEC. KUNDURAN KAB BLORA (2009)
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH DEP HUKUM DAN HAM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN DI PROP, JAWA TENGAH (2010)
FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA DEMANGAN KEC. TAHUNAN KAB JEPARA (2011)
MEKANISME KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN (2011)
SISTEM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI (2010)
TATACARA PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KAB. PATI NO , 5 TAHUN 2007 (2007)
KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KEC. TEGOWANU KAB GROBOGAN (2009)
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2010)
TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI (2008)
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA RI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945 (KAJIAN HTN) (2009)
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB. DEMAK (2009)
PERAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB DEMAK (2009)
PENGAWASAN QANUN ACEH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH

>>>Baca juga : HUKUM WANITA MENJADI IMAM SHOLAT BAGI JAMAAH LAKI-LAKI

ANALISIS TENTANG SENI BUDAYA DAN PROBLEMATIKA

WARALABA/FRANCHISE MENURUT HUKUM ISLAM

PERANAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 (STUDI DI WILAYAH KOTATIF KUPANG KAB DATI II KUPANG) (1999)

FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI (SUATU STUDI DI KEC. YANG ADA DI KAB DATI II MALANG) (1992)

PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN (1992)

KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 (1989)

PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. TAROKAH KAB DATI II KEDIRI (1992)

TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTATIF BANGIL (1991)

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DIKELUARKANNYA UU NO 4 TAHUN 982 (STUDI DI PEMDA KAB DATI II LUMAJANG) (1991)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAK (STUDI DI KEC. BANDUNG KAB TULUNGAGUNG) (1992)

PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI)

PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (SUATU STUDI DI DESA WADAH PURO DAN EMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB DATI II MALANG)

PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (SUATU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN) (1987)

PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG (STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUKUN KODYA DATI II MALANG) (1999)

INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II MALANG (1991)

KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 (1989)

PERANAN GOLKAR SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT (DI DATI II KAB MAGETAN) (1990)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM UUD 1945 (1990)

KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI I NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA (1991)

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY (1980)

DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN RI (1994)

IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (1991)

EQUALITY BEFORE THE LAW

PERANAN AWIG-AWIG SUBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1989 TENTANG KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBUKU DAN KEC SUSUT KAB DATI II BANGLI) (1995)

REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT(STUDI DI DESA SEPUPU KEC. SEPULU KAB. MALANG) (1994)

KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PALAJ DAN PELAKSANAANNYA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB DATI II SINGARAJA BALI) (1994)

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM (1994)

TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 135 – 412 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTATIF (STUDI TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL) (1996)

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KODYA MALANG (1995)

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1974 (1994)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PADA PMII CAB MALANG) (1995)

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SISTEM SESUAI DENGAN UU NO 6 TAHUN 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB KEDIRI) (1995)

KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (SUATU STUDI DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) (1996)

TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RT DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 7 TAHUN 1983 (STUDI DI KEL KALIWATES KEC. KALIWATES KAB DATI II JEMBER) (1995)

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH(STUDI DI PEMDA KAB DATI II MALANG) (1995)

KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG) (1995)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 1970 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH (SUATU STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB MALANG) (1996)

PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DI LAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KODYA MALANG MENURUT UU NO 4 TAHUN 1992 (SUATU STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG) (1996)

PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR BADAN KOORDINASI KB NASIONAL BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KEDINASAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 1980 (STUDI DI KANTOR BKKBN KAB SUMBA TIMUR) (1995)

PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU DATI II MALANG) (1995)

PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 81, 82, 83 TAHUN 1984 DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI DI WILAYAH KEC. KEPAJEN KAB DATI II MALANG) (1995)

FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTAHANAN (STUDI DI KANTOR PERTAHANAN NASIONAL KAB SUMENEP ) (1995)

EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEC BUNULREJO KEC. BLIMBING DATI II KODYA MALANG (STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL BUNULREJO) (1996)

IMPLEMENTASI PERDA NO 14 TAHN 1985 TENTANG PENGANGKUTAN PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG) (1995)

EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 (STUDI DI DESA DAUH WARU KEC NEGARA KAB JEMBRANA) (1995)

KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH TK II KAB MALANG) (1995)

SEGI-SEGI HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI (STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT BOOTS PASURUAN) (1996)

PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB SE DIY DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL (2001)

PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB DATI II TEGAL (1996)

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB SLEMAN (1995)

PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (SUATU STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TAHUN 1992 DI CAB. DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP. DATI II JATIM DI MALANG) (1995)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DITINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI KANTOR PELAYANAN PAJAK YK DUA) (1995)

PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 1999 DI KAB WONOGIRI (2001)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA (1987)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (2006)

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA LAKSANA NEGARA YK NO 01/G/TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI (KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN) (2005)

PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI PEMERINTAH DAERAH KOTA YK) (2005)

HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 77 TAHUN 1999 DI KOTA YK (2004)

PERAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA (STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORDE BARU – REFORMASI) (2003)

PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009(STUDI KASUS DPRD KAB PURBALINGGA) (2002)

KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB SLEMAN) (2003)

PARTAI POLITIK DAN TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DARI ERA ORDE BARU – REFORMASI) (2005)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MPR DALAM MELAKUAKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (2004)

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI KANTOR PPAT CHRIS ARYA AMINAH SH KADIPIRO NO 9 YK) (2005)

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HUKUM AGAMA DITINJAU DARI SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL (2007)

ANALISIS SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR , DPR, DAN DPD) (2008)

KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YK PERIODE 2007 – 2011 DALAM BIDANG PENDIDIKAN) (2008)

REALISASI HUBUNGAN HIERARKIS ANTARA KABUPATEN DAN PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI KAB. KARIMUN PROP KEPULAUAN RIAU) (2006)

STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENGAJUKAN CALON PIMPINAN DAERAH PEREMPUAN DI KAB. KEBUMEN (2006)

PERANAN PEJABAT IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI YK (2002)

PERANAN PEMERINTAH KOTA YK DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT PENGOPRASIAN KENDARAAN UMUM DI KOTA YK (2009)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGGALI POTENSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO (2009)

PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. WONOSOBO (2003)

PERANAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DI WILAYAH DKI JAKARTA (2008)

KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 (2009)

TINJAUAN YURIDIS WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEMANU NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2008) (2009)

PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN KHATAM ALQUR’AN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM DAERAH KAB HULU SUNGAI SELATAN (2009)

PENYELESAIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (2009)

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (1) UUD RI TAHUN 1945 (2009)

PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. NGAWI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB NGAWI NO 05 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN (2008)

CHECKS AND BALLANCES ANTARA LEMBAGA NEGARA DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN (2007)

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN (DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2002) (2008)

FUNGSI POLISI LALULINTAS DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN SABUK KESELAMATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI (2008)

PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SEMARANG TIMUR (2008)

TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN RI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPALA MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (2011)

PERAN KANTOR PELABUHAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PELABUHAN (2009)

OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KAB BOYOLALI (2009)

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI SATU (2008)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. PATI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (2008)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30. TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIOAL KAB. BLORA (2008)

KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KEC. KUNDURAN KAB BLORA (2009)

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH DEP HUKUM DAN HAM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN DI PROP, JAWA TENGAH (2010)

FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA DEMANGAN KEC. TAHUNAN KAB JEPARA (2011)

MEKANISME KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN (2011)

SISTEM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI (2010)

TATACARA PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KAB. PATI NO , 5 TAHUN 2007 (2007)

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KEC. TEGOWANU KAB GROBOGAN (2009)

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (2010)

TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI (2008)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA RI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945 (KAJIAN HTN) (2009)

OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB. DEMAK (2009)

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KAB DEMAK (2009)

- See more at: http://www.contohskripsi.indotesis.com/?p=627#sthash.1lDRZvyj.dpuf